Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka peluang sebagian sekolah kembali beroperasi pada Juni 2020. Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Kemendikbud untuk berhati-hati atas kebijakan ini.
"Kita tentu kurang sepakat, jangan sampai siswa dan guru jadi korban selanjutnya," kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli kepada Medcom.id, Selasa, 12 Mei 2020.
Ramli menyebut kasus korona di Indonesia masih belum bisa diprediksi. Makanya, pilihan untuk membuka kelas tatap muka tentu harus dikaji matang.
"Jika tak ada kasus baru kita sepakat untuk dibuka kembali. Hanya saja jika masih ada kasus baru, itu baru kita tentu kurang sepakat," tambahnya.
Pemerintah harus betul-betul serius mencermati kebijakan tersebut. Terlebih, pengambilan keputusan ini sifatnya nasional.
Sebaiknya, kata dia, pemerintah mengefektifkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terlebih dahulu. Sebab, IGI memprediksi pandemi belum tuntas dalam waktu cepat.
"Sebaiknya pemerintah berpikir untuk menggeser tahun ajaran baru menjadi Januari 2021 tentu saja dengan tetap memastikan guru-guru honorer memperoleh jaminan hidup," tukasnya.
Kemendikbud telah menyiapkan skema terhadap rencana sekolah yang akan dibuka untuk belajar tatap muka mulai Juni 2020. Namun, tidak semua sekolah akan diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca Juga; PGRI: Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji Telah Melukai Perasaan 3 Juta Guru di Indonesia
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud, Muhammad Hasbi mengatakanizin dibukanya kegiatan tatap muka di sekolah ditentukan oleh kebijakan pemerintah.
"Untuk membuka sekolah itu tidak semua sekolah diperbolehkan, itu hanya sekolah-sekolah yang di daerahnya telah dinyatakan green zone oleh pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujar Hasbi dalam konferensi video, Senin, 11 Mei 2020. (Sumber: medcom.id)