Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih mengkaji skenario pembukaan sekolah untuk tatap muka. Namun, keputusan terbesar dibukanya sekolah nantinya berada di tangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Penanganan skenario (soal pembukaan sekolah) terus jadi suatu diskusi dengan pakar-pakar dan tentunya keputusan itu masih dalam (kewenangan) gugus tugas, bukan di Kemendikbud," kata Nadiem dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI melalui Konferensi Video, Rabu 20 Mei 2020.
Untuk itu, dia meminta seluruh pihak untuk bersabar. Nadiem hanya memastikan, Kemendikbud tidak akan menunda tahun ajaran hingga Januari 2021.
"Jadi mohon kesabaran. Tapi kalau ada rumor akan dilanjutkan sampai akhir tahun atau menunggu tahun berikutnya, itu tidak benar. Karena kami tidak pernah memberikan pernyataan itu. Itu tidak benar," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi X Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyarankan, agar Pemerintah mempercepat kajian pembukaan sekolah. Sebab pandemi korona sangat tidak bisa diprediksi.
"Harus dipikirkan bagaimana skenario dan pemetaan pembelajaran di tahun ajaran baru. Baik secara jarak jauh dan fisik. Terlebih jika hingga Juli situasi belum mereda dan sekolah belum juga bisa dibuka," kata Andreas.
Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril mengatakan, kegiatan tatap muka sangat bergantung pada izin Pemerintah Daerah. Hanya sekolah yang mendapatkan asesmen Pemda yang bisa menjalankan pembelajaran tatap muka di bulan Juni itu.
"Karena kalau nanti seandainya kembali seperti normal, mungkin ada daerah yang belum bisa seperti itu. Ini asesmennya harus per daerah," kata Iwan dalam Konferensi Video, Rabu 13 Mei 2020. (Sumber: medcom.id)