Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kurikulum pembelajaran baru yang dibuat guna merespons situasi pandemi covid-19.
Menurutnya pembuatan kurikulum baru membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, Kemendikbud membuat kebijakan antara lain meniadakan ujian nasional dan siswa tidak harus menyelesaikan semua materi pembelajaran hingga akhir untuk dapat ikut ujian sekolah.
Nadiem pun tidak menampik banyak keluhan yang datang dari para guru, siswa, dan orang tua murid terhadap sistem pembelajaran jarak jauh secara daring yang diberlakukan saat ini. Metode belajar itu, membutuhkan sumber daya seperti jaringan internet serta gawai.
"Kita tidak memilih mengubah kurikulum. Kedaruratan ada di dalam sekolah tersendiri. Lebih penting lagi apakah ekonomi para siswa. Apakah cukup untuk beli kuota dan kesejahteraan guru terjamin terutama honorer," tutur Nadiem dalam acara Spesial Dialog bertajuk
"Wajah Baru Pendidikan Indonesia; Merdeka Belajar di Saat Covid-19" yang ditayangkan di MetroTV, pada Jumat (8/5) pukul 20.05.
Ia lebih jauh menjelaskan dalam mendukung interaksi belajar-mengajar yang dilakukan secara daring melalui gawai, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan pemberian dana bantuan sekolah khusus untuk pembelian kuota bagi guru dan murid. Menurut Nadiem, itu lebih dibutuhkan oleh siswa dan guru dibandingkan kurikulum pembelajaran baru.
"Untuk pertama kali, kita telah membuka dana bos untuk pembelian kuota guru maupun siswa itu diskresi kepala sekolah masing-masing selama pandemi," terangnya.
Ia menyadari bahwa wabah virus Korona merupakan tantangan yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Tidak hanya bagi para guru, namun juga siswa dan orang tua murid. Mereka, ujar Nadiem, harus beradaptasi dengan situasi saat ini.
Bukan hanya dari sisi sistem pembelajaran, Nadiem menyebut pademi juga berdampak pada kesehatan mental para siswa, guru dan orang tua murid. Selain itu, wabah virus Korona juga membuat perekonomian masyarakat terganggu. Kondisi tersebut menjadi dilematis.
"Ini merupakan tantangan bukan hanya guru, orang tua dan murid tapi juga buat Kementerian melihat kesenjangan yang ada secara ekonomi dan infrastruktur menjadi tantangan luar biasa," ungkapnya. Sumber: mediaindonesia.com