Rencananya, panduan tersebut akan diedarkan dalam bentuk surat edaran dalam waktu dekat. "Walaupun ini sudah dinyatakan zona hijau, pemerintah kota kabupaten, ini bisa memilih membuka sekolah atau tidak.
Ini keputusan ada di pemerintah daerah karena pemerintah daerah harus melakukan assesment tentang kerentanan masyarakat di situ," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD,
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) Hamid Muhammad dalam video konferensi, Kamis (4/6) sore.
Assesment mesti dilakukan secara ketat dan berorientasi keamanan di dunia pendidikan. Pemerintah daerah mesti betul-betul memastikan tak ada kasus Covid-19 sebelum membuka sekolah.
"Begitu pemerintah daerah memutuskan sekolah dibuka, tidak serta merta sekolah wajib dibuka. kenapa? karena setiap sekolah harus melakukan assesment sekolahnya," tambah Hamid.
Kemendikbud, lanjutnya akan menyiapkan syarat-syarat dan prosedur sekolah seperti apa sekolah yang bisa dibuka. Hamid menyebutkan Kemendikbud bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan tim ahli lainnya.
"Pembukaan satuan pendidikan agar menunggu keputusan pemerintah. Jadi belum diputuskan apa bulan Juli, Agustus atau seterusnya. Tetapi (pembukaan sekolah) tak akan dilakukan serentak," kata Hamid.
Berikut beberapa rancangan syarat pembukaan sekolah di zona hijau yang masih dikaji.
1. Ketersediaan fasilitas sanitasi kesehatan dan kebersihan
2. Menjaga jarak peserta didik 1,5-2 meter di kelas
3. Pembatasan isi ruangan kelas (15-18 siswa)
4. Pembatasan jam belajar siswa
5. Penerapan wajib masker
6. Kecukupan jumlah guru yang masuk batas usia dan tidak rentan
7. Peniadaan aktivitas di kantin sekolah
8. Peniadaan aktivitas pertemuan orangtua dan guru di lingkungan sekolah
9. Peniadaan aktivitas siswa berkumpul dan bermain di sekolah
10. Penilaian aktivitas ekstrakurikuler