Padahal, belum ada kepastian dari Kemendikbud. Namun, di sisi lain, ada pula yang sudah menetapkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) bakal dilakukan hingga Desember 2020.
”Ini terkesan jalan masing-masing. Daerah tak bisa seperti itu. Kemendikbud juga jangan diam saja, seolah lepas tangan,” katanya.
Kemendikbud, lanjut dia, seperti memberikan kebebasan kepada daerah dan sekolah tanpa koordinasi dengan gugus tugas Covid-19. Keputusan yang dibuat tanpa koordinasi dengan pusat dan gugus tugas dinilai akan sangat berbahaya.
Sebab, ditengarai tanpa persiapan anggaran infrastruktur penyiapan di sekolah (masker, APD, hand sanitizer, wastafel, dll), sumber anggaran dari mana, dan kesiapan guru memahami protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan pokok.
”Kami para guru, ortu, siswa cemas. Belum ada keputusan yang jelas dari Kemendikbud: apakah perpanjang PJJ atau membuka sekolah dengan protokol kesehatan di zona hijau?” ungkapnya.
Pihaknya merekomendasikan agar PJJ diperpanjang saja. Alasannya, demi keselamatan nyawa anak, guru, dan warga sekolah. Tentunya, itu disertai dengan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan PJJ (daring dan luring), termasuk pemenuhan fasilitas infrastruktur dan pelatihan guru dalam mengelola PJJ. Dengan demikian, PJJ tetap berkualitas dan tak membebani siswa.
Selain itu, merespons keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan awal tahun ajaran baru 2020, Ikatan Guru Indonesia (IGI) telah mempersiapkan blended learning sebagai solusi dalam ketidakpastian pandemi Covid-19. Ketua IGI M.
Ramli mengungkapkan, sudah lebih dari tiga bulan tidak ada langkah konkret yang dilakukan Kemendikbud dalam mempersiapkan masa new normal yang saat ini dijalankan. ”Selama tiga bulan Kemendikbud seolah-olah menjalankan sistem ’kementerian terserah’, terutama dalam menjalankan proses pembelajaran dari rumah,” ungkapnya.
Sebab itu, IGI mengambil langkah cepat dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan di hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tercatat, 1.458 pelatihan online digelar IGI sejak masa pandemi Covid-19.
Diharapkan, setelah pelatihan, guru tak lagi menjalani PJJ dengan hanya mengirimkan tugas, bahkan soal ujian, kepada siswa melalui aplikasi WhatsApp dan menunggu hasilnya.
Dikonfirmasi mengenai kepastian pembukaan sekolah kembali yang dijanjikan sebelumnya, Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad tidak berkomentar banyak. Pasalnya, belum ada keputusan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
”Sampai saat ini belum ada keputusan dari gugus tugas. Kami masih menunggu hal tersebut,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, pemerintah tengah menggodok kemungkinan menggelar sekolah secara tatap muka kembali. Untuk tahap awal, rencananya diberlakukan pada SMP dan SMA terlebih dahulu.
Pertimbangan itu diambil karena berdasar evaluasi, pembelajaran secara daring tak berjalan optimal. ”Di beberapa daerah yang kesulitan internet, tidak ada proses belajar mengajar,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menggelar wawancara secara online kemarin (8/6).
Ma’ruf menyebut ketentuan siswa kembali ke sekolah hanya berlaku untuk daerah yang status persebaran Covid-19 di level hijau.