Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, perluasan itu berdasarkan hasil rapat kementerian dan lembaga.
"Pada awalnya kami hanya mendesain untuk 13 sekian juta sekarang kita perluas menjadi 15 juta lebih. Itu karena kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pegawai pemerintah non-PNS," kata Ida di Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/8/2020).
Pemerintah menyertakan pegawai honorer ke dalam bantuan tunai ini sebagai pengganti dari gaji ke-13 yang tidak mereka peroleh.
"Meskipun dia pegawai pemerintah, dia bekerja di instansi pemerintah, tapi dia bukan PNS. Mereka juga upahnya di bawah Rp 5 juta. Kebanyakan mereka (non-PNS) upahnya UMP," ujarnya.
Kemarin, Ida telah memperbarui persyaratan bagi pegawai yang mendapatkan bantuan langsung tunai Rp 600 ribu per bulan.
Persyaratannya sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang aktif dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
3. Peserta membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Memiliki rekening bank aktif.
5. Tidak masuk dalam penerima manfaat Kartu Prakerja.
6. Peserta membayar iuran sampai Juni 2020.
Data Pegawai Berasal dari BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah menyerahkan pengumpulan data pegawai kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pengambilan data akan diverikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan agar sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan.
Pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid.
Akurasi validasi data pekerja atau buruh sangat penting. Karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS TK. Penggunaan data dari BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan pemerintah sebagai apresiasi kepada pekerja buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini sebagai momentum untuk tingkatkan kepesertaan Jamsostek sebagai bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia Maju," jelas Ida.
Kemudian data yang diambil dari BPJS TK, kata Ida, merupakan data dengan batas waktu per 30 Juni 2020. Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dengan batas waktu tersebut dan telah memenuhi syarat lainnya yang berhak menerima subsidi upah.
Artikel ini juga telah tayang di kompas.com