BlogPendidikan.net - Nadiem Makarim: Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Seteleh Semua Guru di Vaksin.
Pemerintah tengah mengebut vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, sekolah mesti menyediakan opsi untuk menggelar pembelajaran tatap muka setelah guru dan tenaga pendidik di sekolah itu selesai menjalani vaksinasi.
Opsi pembelajaran tatap muka ini ditargetkan dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2021 mendatang. "Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi pelayanan pembelajaran tatap muka," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR.
Ia menegaskan, pembelajaran tatap muka itu hanya menjadi opsi bagi orangtua yang ingin anak-anaknya kembali ke sekolah. Sementara, bagi orangtua yang belum menginginkan anak-anaknya kembali sekolah, maka anak-anak mereka dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari tempat tinggal masing-masing.
Dengan demikian, sekolah wajib menggelar kegiatan belajar yang bersifat hybrid dengan memadukan pembelajaran tatap muka dan PJJ. "Walaupun satuan pendidikan sudah memulai tatap muka karena diwajibkan membuka tatap muka, tapi kalau orangtuanya tidak nyaman, tidak bisa dipaksa oleh sekolah," kata dia.
Nadiem menjelaskan, pembelajaran tatap muka itu akan menerapkan sejumlah protokol seperti jaga jarak, wajib menggunakan masker, serta mencuci tangan. Warga sekolah yang memiliki komorbid tak terkontrol pun tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka.
Di samping itu, kata Nadiem, kegiatan ekstrakurikuler dan kantin sekolah untuk sementara juga belum akan dibuka.
Dampak Negatif PJJ
Pembelajaran tatap muka ini didorong karena Nadiem menilai ada banyak dampak negatif akibat PJJ yang sudah berlangsung selama satu tahun terakhir. Contohnya, tidak sedikit orangtua yang merasa percuma untuk membayar biaya sekolah karena proses belajar tidak dilakukan tatap muka dan dianggap tidak ada nilainya sehingga mereka menarik anak-anaknya dari sekolah.
Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 juga membuat anak-anak sekolah yang terpaksa putus sekolah karena harus bekerja.
Tidak hanya itu, PJJ juga berdampak pada menurunnya capaian belajar dengan kesenjangan yang semakin lebar akibat perbedaan akses dan kualitas pembelajaran. Hal itu belum ditambah dengan adanya kekerasan terhadap anak serta praktik pernikahan dini yang meningkat.
"Kita sudah satu tahun pandemi Covid-19 terjadi, itu sudah satu tahun, terlalu lama bahwa anak-anak kita tidak sekolah," kata Nadiem. Nadiem menuturkan, sejak Januari 2021, pembelajaran tatap muka sebetulnya sudah dibolehkan asalkan mengantongi persetujuan pemerintah daerah.
Namun, kata Nadiem, jumlah sekolah yang sudah membuka pembelajaran tatap muka masih rendah yakni 15 persen. Mundur ke belakang, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning pun sudah dibolehkan menggelar pembelajaran tatap muka sejak pertengahan 2020.
Akan tetapi, jumlah sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di dua zona tersebut juga masih sedikit. "Di zona hijau saja sekarang saja baru 56 persen dan zona kuning 28 persen, berarti ini adalah keputusannya pemda untuk belum yakin untuk buka sekolah atau berbagai macam alasan lainnya," kata Nadiem.
Kondisi tersebut, kata Nadiem, menunjukkan Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Timur dan Pasifik yang telah membuka kegiatan belajar tatap muka terlebih dahulu. Ia pun membandingkan angka tersebut dengan Amerika Serikat yang memiliki kasus Covid-19 lebih parah di Indonesia tetapi 40 persen sekolah di Negeri Paman Sam sudah melalukan pembelajaran tatap muka.
"Jadi ini benar-benar keputusan kita sebagai pembuat kebijakan keputuan pemerintah dan semua instansi yang peduli kepada anak-anak kita bahwa kita harus secepat mungkin mengembalikan anak untuk melakukan tatap muka," kata Nadiem.
Dukungan organisasi guru
Sejumlah organisasi guru menyatakan dukungannya terhadap vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi yang menyambut baik peluncuran pertama vaksinasi bagi PTK.
Unifah mengatakan, vaksinasi pada guru juga menjadi upaya strategis dalam mempercepat pembelajaran tatap muka. "Dan ini adalah upaya mempercepat pembelajaran tatap muka dan belajar mengajar dengan aman dan nyaman," paparnya seperti dikutip dari laman Antara News, Rabu (24/2/2021).
Ia meminta para guru untuk bersabar menunggu giliran divaksinasi, termasuk menjadi agen perubahan yang dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dukungan juga disuarakan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo. Ia mengatakan, FSGI mengapresiasi kebijakan ini. "Vaksinasi adalah langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka supaya lebih siap,” tegas Heru.
Selanjutnya, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah mengapresiasi langkah pemerintah yang mengusahakan vaksinasi sebagai alternatif solusi untuk memastikan tenaga pendidik lebih terlindung dari wabah penyakit. Ia menekankan pentingnya peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, PTK dan pihak terkait lainnya.
“Kepada guru-guru yang sudah divaksin testimoni dari mereka menjadi penting. Namun para pemangku kepentinganlah yang paling berperan untuk menyosialisasi ini agar masyarakat lebih memahami kebijakan vaksinasi,” tambah Danang.
Kepala sekolah didorong sukseskan vaksinasi guru Guna menyukseskan vaksin Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan, peran kepala sekolah dinilai sangat dibutuhkan guna membangun kesadaran warga sekolah agar lebih memahami informasi tentang vaksinasi secara komprehensif dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan.
Pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam rangka menyukseskan program vaksinasi juga disetujui oleh Santi Librayanti Oktadriani selaku Perwakilan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). “Kepala sekolah dapat menurunkan kebijakan vaksinasi ini ke lini di bawahnya,” saran Santi.
Santi meyakini, jika program vaksinasi sukses dilakukan pada sektor pendidikan maka semakin cepat pembelajaran tatap muka dapat dilakukan. "Karena kita sudah merindukan tatap muka,” ungkap Santi yang mengaku lega setelah mendapat vaksin.
Hal senada dituturkan Sekretaris Forum Guru Independen Indonesia (FGII), DPC Jakarta Barat, Esther Layas Sinuraya. Ia setuju PTK menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan mendapat vaksin. “Kita harus punya “tameng” supaya tidak menularkan Covid-19 ke murid-murid,” imbuh Esther sesaat setelah menerima sertifikat vaksinasi Covid-19.
(Sumber: kompas.com)