Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berencana membuka sekolah tatap muka terbatas pada Juli mendatang. Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai hal tersebut sulit dilakukan karena proses vaksinasi para guru masih lambat.
Menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim pada dasarnya pihaknya paham akan ancaman learning loss pada para peserta didik. Namun, bila sekolah dipaksa untuk dibuka serentak Juli nanti ada risiko kasus COVID-19 meningkat sehingga mengancam keselamatan peserta didik, guru, hingga keluarganya.
"Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya," ungkap dia.
Lebih lanjut, Satriawan mengungkapkan bahwa vaksinasi guru dan tenaga pendidik merupakan salah satu indikator yang penting dalam proses sekolah tatap muka. Hanya saja, hingga awal Juni baru sekitar 1 juta guru yang divaksin dari total target sebanyak 5 juta guru.
"Kami dari awal mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru tendik memang lambat di daerah-daerah. Kami meminta kementerian terkait gercep, apalagi kita baru impor vaksin dari luar," imbuh guru SMA ini.
Untuk itu, Kabid Advokasi P2H Iman Z Haeri meminta agar pemerintah, khususnya Kemendikbudristek konsisten melaksanakan vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik. Dengan begitu, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan sesuai target, yakni Juli mendatang.
Untuk mendukung proses sekolah tatap muka, kata Iman, sekolah harus memenuhi Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka yang diisi secara online. Hingga 4 Juni 2021, daftar tersebut baru diisi 54,36% sekolah. Padahal, daftar tersebut memastikan sekolah memiliki ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan; ketersediaan fasilitas kesehatan; pemetaan warga satuan pendidikan, misalnya yang memiliki comorbid.
"Padahal melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memantau bagaimana kesiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka ditinjau dari aspek kesiapan prokes di satuan pendidikan. Perlu diketahui jumlah sekolah secara nasional adalah 535.782 sekolah," kata Iman.
Untuk itu, P2G menuliskan beberapa rekomendasi.
Pertama adalah meminta Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda melakukan pemetaan terhadap guru yang belum divaksinasi, baik tahap 1 maupun tahap 2.
Kedua, menyarankan agar Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) melakukan pengecekan assesment daftar periksa kepada sekolah yang telah mengisi online. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.Sedangkan, bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung prokes, maka kepala sekolah perlu dibantu oleh Pengawas dan Dinas Pendidikan untuk memenuhi fasilitas pendukung prokes dengan biaya pengadaannya dari Dana BOS.
Ketiga, P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan 'blended learning; untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik digital terbangun.
Keempat, P2G sangat berharap desakan Nadiem agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar, hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai PTM. Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang PJJ adalah yang terbaik.
Kelima, pemetaan terkait kota/kabupaten yang masih zona merah atau oranye, ditambah lagi dengan jumlah peningkatan kasus COVID-19 atau positivity rate masih tinggi. Misalnya, seperti di Jakarta, opsi PJJ masih yang terbaik.
Oleh karenanya, P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar melakukan koordinasi dan pemetaan. Sedangkan kebijakan sekolah tatap muka Juli mendatang dinilai belum bisa dilakukan serentak.
"Maka, P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti, tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ," tutup Satriwan.
