ilustrasi
Kesejahteraan Guru Honorer Menjadi Perhatian Mendikbud-Ristek
Pasti kita sering mendengar bahwa banyak honorer yang hanya menerima gaji sebesar Rp 100.000 sampai Rp 350.000 per-bulannya," kata Nadiem dalam Rakornas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dikutip dari kompas.com (02/07/21), yang disiarkan secara daring, Kamis (1/7/2021).
Menurut Nadiem, hal itu terjadi karena ada perbedaan kemampuan sekolah untuk menggaji para guru honorer. Masalah lainnya terkait guru honorer yakni tercatat 88 persen guru non Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki sertifikasi di mana 55 persen. "Di antaranya merupakan guru honorer sekolah negeri," ujarnya.
"Sudah sangat jelas masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan," ucap Nadiem. Adapun salah satu cara pemerintah mengatasi masalah kesejahteraan guru honorer yakni dengan membuka pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dibuka pada Rabu (30/6/2021).
Pendaftaran CASN akan dibuka untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K) Guru, dan calon P3K non guru. Pada pendaftaran CASN 2021, calon P3K guru mendapatkan tiga kali kesempatan mengikuti seleksi.
Ada 150 Ribu Guru Memiliki Beban Mengajar Lebih Dari Seharusnya.
Lebih dari 150 ribu guru memiliki beban mengajar yang lebih dari semestinya. Kami bahkan sempat menemukan kasus ekstrem di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, di mana terdapat SD negeri yang hanya memiliki satu guru ASN. Guru tersebut terpaksa mengajar di enam kelas berbeda secara bersamaan," kata Nadiem dalam acara yang disiarkan Youtube #ASNKiniBeda, Kamis (1/7). dkutip dari cnnindonesia.com (02/07/21).
Nadiem menjelaskan kondisi ini terjadi karena masih ada ketimpangan jumlah satuan pendidikan formal dengan ketersediaan guru yang dibutuhkan. Ia mengatakan ada 300 ribu satuan pendidikan negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan standar kurikulum saat ini, lanjut Nadiem, dibutuhkan 2,2 juta guru untuk mengajar di sekolah.
"Namun di lapangan, hanya tersedia sekitar 1,3 juta guru ASN yang terdiri dari PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," tuturnya. Dengan kondisi seperti itu, Nadiem mengatakan sekolah negeri membutuhkan lebih dari 1 juta guru ASN jika ditambah dengan kekurangan guru karena usia pensiun.
Situasi kekurangan ini, katanya, ditutup dengan adanya guru honorer. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2020, jumlah guru honorer yang tersedia pun hanya 700 ribu orang. Sehingga memaksa sejumlah guru bekerja lebih dari kewajibannya. Nadiem mencoba menjawab permasalahan ini dengan membuka rekrutmen untuk 1 juta guru PPPK. Ia mengatakan opsi ini diambil karena 59 persen guru honorer di sekolah negeri sudah berusia lebih dari 35 tahun sehingga tidak bisa mengikuti CPNS.
Sebelumnya, pemerintah membuka pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK sampai 21 Juli 2021. Pendaftaran untuk guru PPPK dilakukan serentak melalui situs SSCASN. Namun begitu, formasi yang disediakan untuk guru PPPK hanya mencapai 500 ribu. Kemendikbudristek mengupayakan formasi lainnya akan dibuka kembali tahun.